PENGAWASAN DANA DESA

Oleh : Sarwo Edi, SH (Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Kabupaten Sijunjung-Sumatera Barat)

 

Pembangunan Desa merupakan agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawacita dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019. Poin ketiga Nawacita menjelaskan bahwa salah satu agenda pembangunan nasional adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk melaksanakan agenda pembangunan nasional tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa, yaitu Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017 ini mengalokasikan program Dana Desa sebesar Rp 60 triliun. Dana tersebut akan dibagi kepada 74.910 desa yang ada di Indonesia, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun ini mengalokasikan dana desa sekitar Rp 126 M yang tersebar di 60 Kenagarian dan 1 Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Dana desa yang diterima oleh masing masing Nagari dan Desa lebih kurang antara Rp. 700 Juta s/d Rp. 1,1 Milyar.
Besarnya alokasi anggaran dana desa tersebut tentunya memerlukan pengawasan yang lebih intensif dari pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat memberi keyakinan yang lebih memadai bahwa dana desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa secara umum terutama pengunaan dana desa.
Prinsip dasar pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :
1.Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2015 belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2.Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBdes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.
3.Pengawasan dana desa dilakukan dalam konteks pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.
4.Kebijakan pengawasan tahun 2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan Dana Desa.

Perlunya pengawasan terhadap dana desa, dilatar belakangi oleh :
a.APBDes setiap Desa yang jumlahnya setiap tahun semakin besar;
b.Alokasi Dana Desa di Tahun 2017 diprioritaskan untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
c.Sebagian besar APBDes dialokasikan untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga mendorong banyaknya Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
d.Lemahnya pengawasan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan;
e.Pengawasan yang baik mencegah terjadinya masalah hukum pada perangkat desa dan masyarakat serta mencegah kebocoran APBDes;
f.Pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat mendorong optimalisasi terhadap pemanfaatan APBDes dan Pembangunan di Desa;

Disamping Kebijakan Pengawasan Tahun 2016 dan 2017, maka Kementerian dalam Negeri menyusun suatu pedoman pengawasan dana desa tersebut. Pedoman ini dituangkan dalam Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.I/I.J, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, yang isinya antara lain menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota agar menugaskan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota agar menugaskan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota untuk melakukan pengawasan dana desa. Dalam pedoman ini diatur tentang sasaran pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi :
1.Pra Pencairan dan penggunaan.
Tersedianya regulasi, kebijakan internal, Sumber Daya Manusia dan prosedur perencanaan dana desa oleh pemerintah desa.

2.Pencairan dan Penggunaan
Kehandalan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap :
a.Mekanisme Pencairan dana desa dari Rekening Kas Desa;
b.Pengadaan Barang dan Jasa.
c.Penggunaan Dana Desa .

3. Pasca Pencairan dan Penggunaan:
a. Penata usahaan dana desa
b. Perpajakan.
c. Pengujian bukti pertanggung jawaban dana desa.
d. Kepatuhan penyampaian laporan dana desa, dan;
e. Sisa dana di Rekening Kas Desa
.
Selain Inspektorat Daerah, Pengawasan penggunaan dana desa juga dilakukan oleh Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, Badan Pemeriksa Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), berlapisnya pengawasan tersebut tidak perlu membuat kekhawatiran bagi pelaksana pembangunan yang menggunakan dana desa. Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung khususnya telah membuat beberapa regulasi yang harus dipedomani dalam menggunakan dana desa, diantaranya Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari.serta beberapa Peraturan Bupati lainnya.
Disamping mempedomani peraturan tersebut diatas, jika menemui kesulitan dalam penggunaan dana desa maka pemerintah nagari dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait atau berkonsultasi ke Inspektorat Daerah melalui Program Klinik Pengawasan.
Pengawasan akan lebih mempunyai makna jika dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya mari kita bersama membangun desa/nagari, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.
( diambil dari berbagai sumber )

Iklan

Tentang riandysyarif

Saya orang yang simple dengan ide yang simple demi tujuan yang luar biasa
Pos ini dipublikasikan di Auditor. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s