PERMASALAHAN SEPUTAR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SINTANG

Oleh : Riandy Syarif

Wacana peningkatan Anggaran Dana Desa (ADD) hingga Rp. 1 M/Desa sepertinya akan segera terealisasi, hal ini terlihat dari semakin bertambahnya nilai ADD yang diterima setiap desa, khususnya di Kab. Sintang. Namun pertambahan nilai ADD tidak mengikuti bertambahnya kemampuan Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Sesuai dengan aturan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Artinya untuk dapat memenuhi azas pengelolaan keuangan desa maka diperlukan SDM yang mengerti dan siap untuk mengimplementasikan seluruh aturan yang ditetapkan. Dari hasil observasi pada beberapa desa khususnya di Kab. Sintang, terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya azas-azas pengelolaan keuangan desa, yaitu :

  1. Minimnya SDM yang kompeten

Masih banyaknya Kades dan Perangkat Desa yang belum memahami bagaimana menyusun RPJMD, Renstra, Renja, APBDesa yang fungsi utamanya sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Lemahnya dari sisi perencanaan ini berakibat pada tidak maksimalnya kinerja pemerintahan desa, karena kegiatan yang dilaksanakan tidak bersumber dari analisa perencanaan kebutuhan desa yang tepat, sehingga tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat desa.

  1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung.

Banyak desa di Kab. Sintang yang masih minim sarana pendukung seperti tidak ada Listrik, Jalan yang rusak parah, Jembatan yang putus dan Signal Handphone yang belum tersedia, bahkan ada desa yang tidak memiliki akses jalan darat sehingga hanya dapat ditempuh melalui sungai. Dengan kondisi desa yang tidak dialiri listrik Negara serta akses transportasi yang buruk memberikan dampak sulitnya komputerisasi pengelolaan keuangan dilaksanakan.

  1. Lemahnya Pembinaan Pemerintah

Setiap tahunnya SKPD terkait sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, Bomtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mengenai metode penyampaian materi yang dilakukan, atau menyeleksi peserta yang akan diberikan pembinaan.

  1. Minimnya jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Idealnya Pemerintahan Desa di audit setiap tahun sekali, namun minimnya jumlah APIP berdampak tidak rutinnya audit dilakukan setahun sekali. Jika dilihat dari jumlah personil APIP dengan jumlah desa yang ada di wilayah Kab. Sintang, maka audit hanya bisa dilakukan 4 (Empat Tahun sekali). Dengan rutinnya audit yang dilakukan maka diharapkan kelemahan, kesalahan dan penyimpangan pengelolaan keuangan desa dapat di cegah lebih dini.

Dari kelemahan-kelemahan di atas, maka saat ini masih sangat diperlukan pembinaan yang intensif terhadap Kades dan perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa disamping perlunya perbaikan sarana dan prasarana desa serta peningkatan kulitas dan kuantitas APIP. Sehingga kedepannya profesionalitas penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa akan tercapai. Insyaa Allah

Iklan

Tentang riandysyarif

Saya orang yang simple dengan ide yang simple demi tujuan yang luar biasa
Pos ini dipublikasikan di Auditor. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s