RENOVASI MANAJEMEN PENGAWASAN DAERAH

Oleh : Riandy Syarif

Sering sumir terdengar bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di Daerah kurang optimal, dimana menurut salah satu tulisan yang pernah saya baca bahwa sering sekali suatu daerah tidak terdeteksi adanya suatu tipikor namun dilain waktu tiba-tiba KPK menciduk seorang Kepala Daerah atau Pejabat di daerah dengan sangkaan Tipikor. Nah Inpektorat sebagai lembaga Pembina dan pengawas di daerah harusnya dapat mendeteksi adanya tipikor yang dilakukan di daerah, karena Inspektorat selalu di artikan fungsinya sebagai early warning system bagi pemberantasan korupsi. Namun tidak bijak rasanya jika kita hanya menyalahkan kinerja Inspektorat tanpa melihat peraturan yang menaunginya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimana Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota bertanggungjawab kepada Kepala Daerah yakni Gubernur/ Bupati/ Walikota. Dengan begitu, tindak lanjut semua temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah tergantung pada Kepala Daerah masing-masing. Jika ada Kepala Daerah yang mengabaikan hasil temuan atau rekomendasi dari Inspektorat nya, maka tidak heran jika suatu hari temuan itu akan mencuat pada lembaga pengawasan lain seperti BPK atau bahkan lembaga penegak hukum seperti KPK atau kejaksaan, inilah akhirnya yang menyebabkan munculnya wacana pembubaran inspektorat.

Wacana itu pun berujung pada pengajuan RUU SPIP yang diajukan oleh KemenPan& RB, dimana isi dari RUU SPIP itu akan menjadikan Inspektorat menjadi lembaga Dekonsentrasi atau lembaga vertical yang bertanggungjawab kepada pemerintah pusat yakni Presiden. Dari berita-berita yang ada pada media, bahwa kedepannya akan dibentuk Inspektorat Jenderal Nasional (Itjennas) yaitu peleburan BPKP, Inspektorat Kementerian dan Inspektorat Daerah, dengan BPKP sebagai Leading Sector. Wacana ini semakin menguat tatkala Pihak Istana menyampaikan bahwa pada saat era kepemimpinan Presiden Joko Widodo titik tekan pemberantasan korupsi adalah pada upaya pencegahan, lalu BPKP merupakan bagian yang terintegrasi dengan Istana agar Presiden mudah mendeteksi sedini mungkin tipikor yang terjadi.

Bila melihat informasi diatas, maka bisa dikatakan upaya pemberantasan korupsi dengan fokus pada pencegahan itu sangat terkait dengan keberadaan lembaga pengawasan seperti BPK, BPKP dan Inspektorat, apalagi dengan kondisi KPK yang saat ini sedang menghadapi masalah, maka sepertinya di era pemerintahan ini lembaga pengawasan akan lebih diberdayakan. Apalagi seperti apa yang telah disampaikan oleh Setkab, bahwa BPKP akan menjadi bagian terintegrasi dengan Istana menunjukan bahwa APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) akan semakin difungsikan secara maksimal oleh presiden, maka timbulah dugaan dari penulis bahwa APIP kan semakin naik daun. Sedikit flashback, dulu di Era Presiden Soeharto BPKP merupakan lembaga yang memiliki lingkup yang luas dan menyeluruh. Namun di era reformasi tugas BPKP diambil alih oleh BPK, sehingga BPKP lebih diperankan sebagai lembaga Pembina APIP saja dan tugas-tugas khusus.

Banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjadi mengenai nasib PNS yang berada di lingkungan Inspektorat Daerah apabila Itjennas dibentuk, apakah PNS ini akan di kembalikan ke Pemerintah Daerah? atau apakah bergabung pada Inspektorat Jenderal Nasional? Bukannya tanpa sebab, pertanyaan ini akan berkaitan dengan domisili PNS daerah, apakah akan seperti BPKP yang tugasnya pindah-pindah, atau juga berkaitan dengan penghasilan apakah akan bertambah? Dan lain-lain. Namun itu hanya lintasan benak saja, karena sampai detik ini RUU SPIP itu belum menunjukan titik jelas.

Pendapat pribadi saya, untuk menjadikan Inspektorat daerah lebih efektif maka perlu dilakukan perubahan-perubahan sistem yang ada. Salah satu titik lemah Inspektorat Daerah diantaranya :

  1. Bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (KDH)

Pertanggungajwaban Inspektorat Daerah kepada KDH menjadikan pengawasan yang dilakukan jadi malu-malu, karena yang di awasi juga kebijakan yang dibuat oleh KDH, terbayangkan gimana suliatnya bawahan harus mengawasi atasannya/ Sehingga hasil maksimal dari pengawasan pun sulit tercapai. Kalaupun jika ada Inspetorat yang tampil berani dan hanya berpatokan pada aturan yang ada walaupun terkadang harus berbeda dengan KDH, tentu posisi pejabat struktural belum tentu aman, tergantung dari bagaimana KDH menyikapinya.

2. Besarnya kemungkinan pergantian pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah.

Kita ketahui bersama, pergeseran atau pergantian pejabat struktural di Inspektorat Daerah sangat mudah terjadi, semua tergantung pada kebijakan KDH. Tidak jarang terjadi di suatu daerah dimana pejabat struktural seperti Inspektur yang baru dilantik setahun yang lalu, diakibatkan suatu kondisi maka di mutasi ke SKPD lain dan digantikan oleh pejabat dari SKPD selain Inspektorat, hal ini tentu akan sangat mempengaruhi kinerja dari inspektorat yang bersangkutan, dimana akibat yang timbul sebagai berikut :

  1. Pejabat baru yang dilantik pada posisi struktural dari SKPD lain akan melakukan penyesuaian lagi dengan Tupoksi Inspektorat, tentu akselerasi yang sudah berjalan akan sedikit melambat. Belum lagi, nilai budaya yang telah ada belum tentu mampu tersesuaikan dengan kondisi Pejabat baru ini, apalagi ditambah keterikatan emosional di SKPD sebelumnya sering sekali menjadi hambatan untuk bersikap objektif dan professional ketika melakukan pengawasan.
  2. Pejabat lama yang dimutasi keluar, bisa saja menjadi whistle blower segala kegiatan yang bersifat rahasia di Inspektorat. Tentu hal ini sangat membahayakan kerahasiaan institusi.
  3. Terkadang posisi pejabat struktural yang diberikan kurang berdasarkan kemampuan individu atau mungkin latar belakang pendidikan, karena KDH merupakan hasil dari kegiatan politik daerah maka bisa saja penempatan pejabat dilakukan karena berdasarkan alasan subjektif atau politis.

Dari hal-hal di atas, saya berpendapat akan lebih baik jika ada sebuah aturan khusus mengenai pejabat struktural di lingkungan Inspektorat yang disyaratkan merupakan Pegawai yang merintis karir dari Inspektorat itu sendiri, misalnya seperti Auditor atau staf. Hal ini akan menjadikan pejabat yang ditunjuk akan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang tugas pengawasan sehingga kebijakan dan kepemimpinan yang dilakukan akan sangat efektif. Dengan adanya aturan ini maka KDH tidak dapat dengan mudah untuk melakukan pergeseran pada Inspektorat namun dengan tetap pertanggungjawaban kepada KDH, sehingga akan semakin tercipta suasana kerja yang kondusif. Selain itu, kekhawatiran berpindah-pindahnya tugas PNS jika digabung pada Itjennas akan berkurang.

**Riandy Syarif*

Iklan

Tentang riandysyarif

Saya orang yang simple dengan ide yang simple demi tujuan yang luar biasa
Pos ini dipublikasikan di Auditor. Tandai permalink.

Satu Balasan ke RENOVASI MANAJEMEN PENGAWASAN DAERAH

  1. noname berkata:

    sampai sekarang RUU SPIP masih tidak jelas keberadaannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s