MENGENAL PERBEDAAN TUPOKSI BPK, BPKP DAN INSPEKTORAT

Demi mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan profesional  di indonesia, maka diperlukan lembaga yang bertugas untuk mengawasi  kegiatan penyelenggaraan negara yang profesional, handal dan kompeten. Di Indonesia terdapat lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelengga Negara baik tingkat pusat maupun daerah, namun pembagian tupoksi masih tumpang tindih. Sehingga tidak heran ketika saya masih bekerja di Disperindagkop & UKM kab. Sintang, dalam setahun bisa dua hingga tiga tim audit yang berasal dari instansi yang berbeda. Terkadang ketika audit dilakukan, pekerjaan utama kami baik itu pelayanan maupun administrasi menjadi terganggu, dikarenakan kami jadi terfokus untuk melayani audit yang dilakukan.

Pada saat itu timbul pertanyaan dari kami, apa sih perbedaan dari BPK, Inspektorat provinsi, Inspektorat Kabupaten dan BPKP? Kok mirip ? kenapa sih tidak disatukan saja? Tulisan ini memberikan gambaran dengan bahasa yang sederhana, sesuai dengan apa yg saya ketahui. Jujur saja, saya masih bingung. Tapi biarlah saya tulis yang saya ketahui dulu, mudah-mudahan bisa dapat masukan dan kritikan jika ada yang salah. hehehehehhe

Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli pada bulan Juni 2012. Dalam diklat itu saya memanfaatkan untuk mencari tahu lebih jauh apa perbedaan antar instansi pengawasan tersebut. Berdasarkan penjelasan pemateri bahwa perbedaan ada pada sasaran audit, wewenang dan fungsi yang dilakukan, namun ada seolah keluhan oleh pemateri bahwa BPKP ibarat macan ompong. Dulu saat zaman orde baru, BPKP diberikan wewenang  dan tanggung jawab yang lebih besar , yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh instansi pemerintah. Namun setelah diterbitkannya UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, wewenang yang dulu difungsikan pada BPKP dialihkan pada BPK. Dan otomatis BPKP lebih banyak difungsikan sebagai instansi Pembina Aparat Pengawas Intern Pemerintah seperti Inspektorat.

Dari pada bingung, saya pun mencoba membuat tabel  mengenai perbedaan antar lembaga tersebut di atas, sebagai berikut :

NO Uraian BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/ LEMBAGA INSPEKTORAT PROVINSI INSPEKTORAT KABUPATEN/ KOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
1. Dasar Hukum PP No 60 Tahun 2008

 

PP No 60 Tahun 2008 PP No 60 Tahun 2008 PP No 60 Tahun 2008 UU No 15 Tahun 2006
2. Stakeholder Ditunjuk & Bertanggungjawab kepada Presiden Ditunjuk & Bertanggungjawab kepada Menteri Ditunjuk & Bertanggungjawab kepada Gubernur Ditunjuk & Bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota Ditunjuk & Bertanggungjawab kepada DPR
3. Jenis Audit Audit Kinerja dan audit dengan tujuan tertentu Audit Kinerja dan audit dengan tujuan tertentu Audit Kinerja dan audit dengan tujuan tertentu Audit Kinerja dan audit dengan tujuan tertentu Audit Keuangan, audit Kinerja dan audit dengan tujuan tertentu

 

4. Objek Mengawasi Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara yang bersumber dari APBN dan Penugasan khusus dari Presiden

 

Mengawasi Kegiatan Kementerian tertentu yang bersumber dari APBN di Kementerian tersebut Mengawasi Kegiatan pemerintah provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi Mengawasi Kegiatan pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota Memeriksa seluruh kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD pemerintah
5. Sifat Internal Pemerintah

 

Internal pemerintah Internal pemerintah Internal pemerintah Eksternal Pemerintah
6. Wewena ng dan fungsi
  • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
  • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah.
  • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas.

 

  • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
  • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah.
  • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas.

 

  • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
  • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah.
  • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas.

 

  • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
  • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah.
  • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas.

 

  • Menyatakan opini audit keuangan Pemerintah
  • Menetapkan kerugian Negara
  • Penyelesaian kerugian Negara

 

Nah, jika kita melihat tabel di atas jelas bahwa tugas antara APIP dan BPK itu berbeda. APIP selain sebagai pengawasan juga berfungsi untuk membina.  Fakta dilapangan, fungsi APIP masih kurang menggigit, dikarenakan Laporan Hasil Audit tergantung dari stakeholder dalam hal ini Menteri, Gubernur dan Bupati/Walkot untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut. Bila Menteri/ Kepala Daerah mengabaikan Laporan Hasil Audit yang dilakukan, maka berdampak pada tidak maksimalnya peran APIP dilingkungan pemerintah. Itulah sebabnya, ada kejadian di daerah atau instansi tertentu yang pejabatnya tiba-tiba saja dijadikan tersangka korupsi oleh lembaga penegak hukum.

Pada tahun 2013 lalu, ada kabar gembira bahwa Kemenpan & RB mengajukan RUU perubahan SPIP, dimana APIP akan dilebur menjadi satu menjadi Inspektorat Jenderal Nasional. Peleburan itu juga merubah pertanggungjawaban dan struktur inspektorat daerah menjadi lembaga dekonsentrasi pusat, dimana Inspektorat Kab/Kota bertanggungjawab kepada Inspektort Provinsi, Inspektorat Provinsi bertanggungjawab kepada Inspektorat Jenderal Nasional, dan Inspektorat Jenderal Nasional bertanggungjawab kepada Presiden.

Jika memang RUU SPIP perubahan itu disahkan, maka pengawasan profesional dan independen terhadap APIP bisa terealisasi, selain itu bisa pula meningkatkan kualitas auditor dilingkungan APIP khususnya di Daerah.

Oh iya, saat menulis ini sebenarnya saya lagi malas menulis Kertas Kerja Audit, hehehe jadi dari pada jenuh dan melamun tanpa hasil, maka iseng saya memperbaharui blog saja dengan tulisan yang seadanya. Maju terus APIP menjadi perisai penjaga NKRI.

Iklan

Tentang riandysyarif

Saya orang yang simple dengan ide yang simple demi tujuan yang luar biasa
Pos ini dipublikasikan di Auditor. Tandai permalink.

13 Balasan ke MENGENAL PERBEDAAN TUPOKSI BPK, BPKP DAN INSPEKTORAT

  1. erwin arifin berkata:

    wah kapan itu apip digabung? inspektorat tidak efektif, mnding bubarkan saja

  2. satria berkata:

    jgn dibubarkan, tp lebih di maksimalkan peran inspektorat nya. dikit dikit bubar, pendek benar akal nya.

    huh

  3. sudirman berkata:

    DILEMA AUDIT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
    Laporan Audit Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Oleh BPKP atas Permintaan Penyidik Korupsi banyak menuai Perdebatan dan Pertentangan sehingga Laporan Audit BPKP tersebut banyak yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Penyebabnya karena Laporan Audit BPKP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan MenZholimi yaitu Tidak Ada Korupsi tapi diPaksakan Ada Korupsi
    Sebagai Auditor yang berpengalaman selama 24 tahun di BPKP dan pernah ditembak dari atas Helikopter karena mengungkap kasus Korupsi triliunan rupiah di PT.Hutama Karya Pusat serta pernah memasukkan ke Kas Negara Trilunan Rupiah saat di Tim Gabungan Dengan Dirjen Pajak dan di Tim Optimalisai Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kehutanan dan pernah melakukan Audit Investigasi di Kementerian Prindustrian atas Permintaan KPK juga menentang Laporan Audit BPKP yang MenZholimi tersebut.
    Kebiasaan BPKP MenZholimi membuat saya tidak mampu membendung nurani untuk berkata benar dan membela kebenaran sehingga tanpa izin kantor saya menjadi saksi yang meringankan dipengadilan tipikor medan dengan menentang Laporan Audit BPKP Yang MenZholimi walau akhirnya saya yang DiZholimi Kepala BPKP Mardiasmo.sudah berapa banyak yang diZholimi BPKP, Kepala BPKP menganggap saya yang berani berkata benar dan membela kebenaran lebih berbahaya daripada Pegawai BPKP yang Korupsi dan menerima suap tapi tidak dipecat. Kepala BPKP dan Pejabat BPKP tidak peduli pada banyaknya orang yang DiZholimi BPKP.
    Mantan Eselon I/Deputi BPKP Bapak Dani Sudarsono yang Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang menjadi saksi ahli kasus perkara PLN di pengadilan Tipikor medan menyatakan bahwa BPKP tidak berwenang melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara dan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan BPKP atas perkara PLN tersebut adalah menyesatkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga menyatakan bahwa Laporan Audit Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh BPKP Pusat yang menyatakan ada Kerugian Keuangan Negara sebesar 1,3 Triliun adalah Cacat Hukum.
    Berdasarkan Laporan Audit BPKP yang MenZholimi tersebutlah saya membuka Kantor Konsultan Audit Kerugian Keuangan Negara di Jln Jend Gatot Subroto Nomor 311 Medan, didepan Supermarket Brastagi, tujuan utama pembukaan Kantor Konsultan Audit tersebut adalah untuk membuktikan bahwa Laporan Audit BPKP bertentangan dengan Undang-Undang dan MenZholimi, saya siap menjadi Saksi Ahli di pengadilan Tipikor untuk mementahkan Laporan Audit BPKP, Kantor Konsultan Audit tersebut juga menerima Konsultasi Keuangan Negara,Kerugian Keuangan Negara,Penyusunan Laporan Keuangan,Melakukan Audit Keuangan dan Audit Pajak.
    Penyebab Utama Laporan Audit BPKP MenZholimi adalah BPKP Tidak Independen,Tidak Objektif dan Tidak Profesional karena Audit yang dilakukan BPKP tidak berdasarkan Standar Pemeriksaan sehingga BPKP menjadi Otoriter terhadap Objek yang diAudit dan BPKP percaya saja dengan data sepihak yang diterima dari Kejaksaan dan Kepolisian yang datanya belum tentu benar dan lengkap, BPKP tidak melakukan Audit terhadap Objek yang diAudit tapi menerbitkan Laporan Audit, hal ini sangat tidak benar,akibatnya MenZholimi, Semua Orang Butuh Uang,Prestasi dan Jabatan tapi jangan MenZholimi.
    Dalam Paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat jelas memberikan kewenangan kepada BPK dalam penyelesaian Kerugian Negara/Daerah,bukan kepada BPKP, masalahnya adalah kenapa oleh Pemerintahan SBY BPKP terus dibiarkan melakukan Audit yang melanggar Undang-Undang dan MenZholimi sehingga BPKPpun terus MenZholimi
    Tulisan dilema Audit ini sudah penulis sampaikan langsung dan diterima langsung oleh Bapak Jokowi,juga penulis antar langsung ke rumah Ibu Megawati,Kantor Tim Transisi,Ketua KPK,Bapak Surya Paloh,Meneg BUMN, Sekjen PDIP,Abang Trimedya Panjaitan dan Maruarar Sirait,juga ke Sekneg dan Cikeas rumah Bapak SBY agar BPKP bentukan Orde Baru segera dibubarkan sebelum semakin banyak yang diZholimi BPKP dan semakin banyak terjadi pemborosan keuangan Negara karena banyaknya pengangguran di BPKP yang gaji dan remenurasinya harus dibayarkan Negara termasuk membayar pasilitas pejabat BPKP yang tidak punya Kinerja.BPKP tidak punya peran yang berarti di Pemerintahan ini,
    Saya Sgt Menentang Korupsi Sehingga Pernah diTembak dari Atas Helikopter,tapi saya juga sgt dan sgt menentang PenZholiman yaitu Tdk Korupsi dikatakan Korupsi sdgkan Yg Korupsi dikatakan tdk Korupsi

  4. sudirman berkata:

    FbKu ke Fb Pak Jokowi,Mohon Dukungan,Yth,Pak Jokowi,Presiden Rakyat, Tdk Perlu Buru2 Mengumumkan Kabinetnya Karena Menyangkut 5 Thn Kepemimpinan Bpk, Demi keadilan dan Pembertantasan Korupsi Maka Pimpinan diKeJaksaan,Kepolisian dan KeHakiman Hrs DiPerhatikan.Dalam Buku Sy Pemberantasan Korupsi Yg Salah Arah dan Tulisan Sy Berjdl Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara Yg Sdh Bapak Terima Lgsung Dari Saya Ada Saran Sy Yaitu Bubarkan BPKP,Thn 2009,Abg Adnan Buyung Nasution,ICW Dllnya Pernah Meminta Kepd Bpk SBY Agar BPKP diBubarkan,Sept 2014 Menpan RB Juga Mendatangi Rumah Tim Transisi Untuk Menyarankan Agar BPKP diBubarkan, Slama 24 Thn Sebagai Auditor diBPKP Yg Tahu Pasti Tentang BPKP Juga Sngt Mendukung Agar BPKP di BUBARKAN,Karena : 1.Tdk Ada Peran BPKP diPemerintahan, 2.Pemborosan Keuangan Negara dan 3.MENZHOLIMI. Keberadaan BPKP Tdk Jelas,Internal Audit Tdk Apalg Eksternal Audit,Akibatnya Pekerjaan diBPKPpun MenJd Tdk Jelas, BPKP Baru Bisa Mendapatkan Pekerjaan Bila Ada Permintaan,Bial Tdk Ada Permintaan Mk Terjd Pengangguran Besar2an,Sy Pernah Menganggur 8 dan 10 Bln,Menganggur 2 Smpe 3 Bln Da Biasa diBPKP, Akibat Akhirnya Adlh Terjd Pemborosan Keuangan Negara Karena Negara Hrs Membyr Gaji dan Renumerasi Pegawai BPKP Yg Banyk Menganggur,Negara Juga Hrs Membyr Pasilitas Pejabat BPKP Yg Tdk Punya Kinerja,Da Tu,BPKP Jg Bnyk MENZHOLIMI Org,Hal Ini Disebabkan Audit Kerugian Keuangan Negara Yg Dilakukan Oleh BPKP Atas Permintaan Kejaksaan dan Kepolisian Bertentangan Dgn Undang2 dan Akibatnya Adlh MENZHOLIMI Yaitu Tdk Ada Kerugian Keuangan Negara Tp Oleh BPKP diPaksakan Ada Kerugian Keuangan Negara sehingga Oleh Kepolisian dan Kejaksaan diTetapkan Sebagai Tersangka Korupsi dan Akhirnya Oleh Hakim Tipikor diDakwa Korupsi dan DiPenjara.Laporan Audit BPKP Tsb Menuai Bnyk Perdebatan dan Pertentangan Sehingga laporan Audit BPKP Tsb Bnyk Yg diGugat kePTUN dan Jg MK,Laporan Audit BPKP Pusat Yg Menyatakan Ada Kerugian Keuangan Negara sebsr 1,3 Triliun diPT.Indosat dan Oleh PTUN Jkt Menyatakan Bahwa Laporan Audit BPKP Tsb CACAT HUKUM,MA Jg Menolak Kasasi BPKP, Terakhir Laporan Audit BPKP Pst Yg Menyatakan Ada Kerugian Keuangan Negara sebesar 2,3 Triliun diPLN Sumbagut dan Hakim Tipikor menyatakan Bahwa Laporan Audit BPKP Tsb Tdk Terbukti, Dlm Kasus Ini Pak Yusuf Kala Juga Berkomentar Agar Pengambil Kebijakan Tdk DiHukum Tp Karena Laporan BPKP Yg MENZHOLIMI Mereka Mendptkan Hukuman. Brpa Bnyk Yg Sdh DIZHOLIMI BPKP, Apa Tg Jwb Deputi Investigasi dan Kepl BPKP Serta Bpk SBY Atas Surat Mereka Kepd Bapak.Semua Yg DiZholimi BPKP,Baik Yg DiPenjara,Pensiunan BPKP Dan Lainnya Lbh Baik Mengirim Surat Kpd Pak Jokowi. Dimasa Pemerintah Bpk Jokowi-Jk, Jgn Lg Ada Institusi Yg Tdk Punya Peran Yg Berarti,Menimbulkan Pemborosan Keuangan Negara,Melakukan Audit Yg Bertentangan Dgn Undang2 dan Mlh MENZHOLIMI,,,,Bubarkan BPKP,Inspektorat dan Satuan Pengawas Intern (SPI) di BUMN/D Karena Tdk Ada Perannya,lalu Bentuk Satuan Pemeriksa Intern Presiden (SPIP) Yg Berada diBawah dan Bertg Jwb Lsg Kpd Presiden, SPIP Yg Independe,Integritas dan Profesional Dgn Tugas Utama Adlh :A. MenCegah Korupsi, Caranya : 1.SPIP Dilibatkan Dlm Perencanaan,Penyusunan dan Perubahan Anggaran,Baik diBirokrasi dan BUMN/D. 2.SPIP Melakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan Anggaran.3.SPIP Menindak Lanjuti Temuan2 dan Saran2 BPK.4.SPIP Bekerja Sm Dgn BPK, 5.SPIP Melaporkan Kepd Presiden Serta Memberi Saran dan Rekomendasi Kpd Lembg Pemerintah Baik diPusat dan Daerah Maupun BUMN/D. Tugas ke 2 SPIP Adlh MemBantu Pembrantasan Korupsi, caranya: 1, SPIP Bekerja Sm Dgn KPK,Kejaksaan dan kepolisian Dlm Melakukan Audit Investigasi dan Kerugian Keuangan Negara,2.SPIP Melakukan Audit Investigasi dan Audit Lainnya Atas Permintaan Lembg Negara/Pusat,Daerah,Ketua Dewan,Direktur BUMN/D Maupun LSM/Masyarakat 3.SPIP Bersm Kejaksaan dan Kepolisian Menetapkan Tersngka Korupsi. 4,SPIP Menjadi Saksi Ahli, 5.SPIP Menerima Tembusan Surat Printah Penyelidikan dan Penyidikan Yg diLakukan Oleh Polri dan Kejaksaan, Tugas ke 3 SPIP Adlh Membantu MengOptimalkan Penerimaan Negara/Daerah, Caranya : SPIP Melakukan Pemetaan/Mapping Terhdp Potensi Pendapatan Negara/Daerah. 2.SPIP Melakukan Evaluasi dan Pembinaan Terhdp Proses Pelaksanaan Pedptan Negara/Daerah Yg Sdh DiPetakan, 3.SPIP Melakukan Pengawasan Terhdp Pendapatan Negara/Daerah. Sy Auditor BPKP Yg Tanpa Izin Kantor BPKP Menjd Saksi Yg Meringankan diPengadilan Tipikor Dgn Berkata Benar dan Membela Dgn Mementahkan Laporan Audit BPKP Yg MENZHOLIMI Walau Akhirnya Sy DIZHOLIMI Mardiasmo Kepl BPKP Karena Kepl BPKP dan Pejabat BPKP Menilai Sy Lbh Berbahaya DrPd Pegawai Maupun Pejabat BPKP Yg MENZHOLIMI dan Korupsi.Kalau Kpl BPKP dan Pejabat BPKP Independen dan Profesional Seharusnya Laporan Audit BPKP Yg MENZHOLIMI dan Sy Tentang Tsb DiEkspose diKantor Pusat BPKP Sesuai Dgn Permintaan Sy Sehingga Dpt DiKetahui Kebenaran Laporan Audit Tsb dan Dapat Diketahui Siapa Yg Salah Dan Benar,Bkn Mlh Mengambil Keputusan Sepihak Dgn MENZHOLMI Sy Sedgkan Pegawai dan Pejabat BPKP Yg Melakukan PENZHOLIMAN Dilindungi.Sy MOHON KePd Pak Jokowi-Jk Segera BUBARKAN BPKP Seblm Semkn Bnyk Yg DIZHOLIMI BPKP dan Semkn Banyak Pemborosan Keuangan Negara.BPKP Bentukan Orde Baru Sgt Tdk Reformis Karena Insepktorat Yg diKementerian Umumnya Adlh Eselon I Tp diBPKP Eselon 2,Hal Ini Menunjukkan Lemahnya BPKP Dlm Pengawasan Internal. Pimpinan SPIP Hrs Mengerti Teori Audit,Akutansi dan Keuangan dan Pengalaman Sebagai Auditor,Bkn Seperti Selm Ini Yg Hanya Tau Teori Tp Tdk BerPengalaman Sebagai Auditor. Sy Menentang Korupsi Sehingga DiZaman Orde Baru Pernah DiTembak Dr Atas Helikopter Karena Kami Tim Audit Mengungkap Kasus Korupsi Triliunan Rupiah diPT.Hutama Karya Pusat, Tapi Sy Jg Sgt Menentang PENZHOLIMAN, Smua Org Butuh Duit,Prestasi dan Jabatan Tapi Jgn MENZHOLIMI ..Ini Perbuatan Bejat dan Tdk Manusiawi Karena Membuat Org Yg Tdk Berslh Menjadi Menderita. BUBARKAN BPKP DAN BUBARKAN BPKP SESEGERA MUNGKIN, Sy Buka Kantor Konsultan Audit Kerugian Keuangan Negara Yg Secr Khusus Membhs Laporan Audit Yg Diterbitkan BPKP dan Beberp X Menjd Saksi Ahli DiPengadilan Tipikor Dgn Mementahkan Laporan Audit BPKP Yg MENZHOLIMI. MOHON DUKUNGAN SEMUA PIHAK AGAR BPKP SEGERA DIBUBARKAN DAN BUBARKAN .Sy Bertanggung Jawab Penuh Atas Tulisan Ini Karena Sy Berkata Benar.

  5. Gendis berkata:

    lebih baik audit itu hnya pd satu lembaga yaitu BPK. jd anggaran utk bpkp dan inspktorat di alokasikan utk mmprkuat BPK. hingga BPK ada perwakilan hingga kabupaten dan kota

  6. Satria berkata:

    gak bisa main bubarkan dong. BPK perlu lembaga pembanding, agar semakin mmprkuat pengawasan!!

    utk itulah diperlukan audit internal sebagai pembanding audit BPK, bisa saja trjadi kesalahan bhkan kecurangan dlm audit. jd dgn adanya lmbaga pmbnding mk KEBENARAN audit ttp trjaga

  7. Sumarno berkata:

    Saya mendukung BPKP di bubarkan.saya menemukan bukti bukti yg kuat ketidak benaran audit yg dilakukan BPKP dalam mengaudit ribuan badan usaha pengemplang pajak royalty babubara.akibatnya kerugian keuangan negara ribuan triliun terkubur.

  8. okky nanda rusdianto berkata:

    mohon minta nomer hp bpk sudirman atau bpk Dani sudarsono krn bpk saya sekarang lagi ditahan gara gara hasil audit bpkp yg diminta oleh polda padahal sdh di audit oleh bpk masalah pengadaan alkes di pasuruan atau mohon hub saya okky 087853353005 mohon segera terimakasih

  9. Fariz berkata:

    WTF? ini kenapa pada kisruh soal bpk sama bpkp? Udah jelas2 perannya yang satu external yang satu internal. Jelas – jelas beda lah, ga bisa asal bubarin aja wkwk koplak lah ini malah pada debat kusir gak jelas

  10. rzkymhrn berkata:

    Trmksh infonya

  11. madika berkata:

    Kalau kita pernah belajar managemen dan pernah mendengar istilah POAC, maka C nya adalah Control.. itu lah fungsinya internal control swasta/perusahaan biasanya SPI sedangkan pemerintah APIP (BPKP, Itjen, Inspektorat). Sebuah organisasi tanpa ada fungsi C maka fungsi manajemen dalam organisasi tersebut akan hilang..Bagaimana dengan BPK? kalau kita analogkan dengan sektor private maka BPK seperti akuntan publik yaitu auditor eksternal yang berfungsi untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

  12. Revzan Maynovri berkata:

    Trus yang memeriksa mereka itu siapa? Karena mereka juga pakai uang negara yg tidak kecil……

  13. Arifin berkata:

    Abang Sudirman. Terkait dengan ide gagasan tugas akhir dalam penyelesaian studi saya dengan Topik keberadaan dan peran Auditor fungsional (Inspektorat dan BPKP) belum maksimal. Boleh saya minta No Hpx Abang untuk saya hubungi sebagai salah satu Informan.

    Terima kasih atas kerjasamanya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s