TANTANGAN MEMPERTAHANKAN OPINI WTP KETIKA AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS AKRUAL

Oleh: Mukti Rama Utomo, SE. MM

Alhamdulilah, kita dapat hidup dengan tenteram di negara ini dengan relatif damai dan tenteram sehingga kita dapat bekerja dengan baik dan relatif mampu menyediakan sejumlah anggaran untuk memperoleh sesuap nasi dan segenggam emas. Bagi seorang istri yang di amanahkan anggaran, tentu ia akan di minta pertanggungjawaban oleh sang suami tentang penggunaan uang yang telah dia berikan. Begitu pula di pemerintahan, Pengguna Anggaran dituntut pertanggungjawabannya dalam penggunaan anggaran. Dilakukan pemeriksaan apakah penggunaan anggaran sesuai peraturan dan bagaimana menjaga aset yang dihasilkan dalam penyerapan anggaran.


Penerapan Akuntansi pada pemerintahan sebelum reformasi pengelolaan keuangan negara, telah menerapkan sistem pencatatan single entry. Pada sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas dicatat pada sisi pengeluaran. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan tentang aset tetap yang dimiliki dan ekuitas (kekayaan). Dengan demikian pengguna anggaran tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan.
Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan, Pengguna Anggaran diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual. Mau tidak mau pemerintah beralih ke sistem double entry yaitu pencatatan di lakukan 2 kali yaitu pada sisi debet dan kredit. Setelah ditetapkan, Laporan Keuangan tersebut diaudit oleh BPK-RI. Sayangnya hasil audit tersebut adalah sangat sedikit pemerintahan daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tercatat pada tahun 2008, di seluruh Indonesia hanya 8 auditi yang mendapat opini WTP. 217 auditi memperoleh Wajar Dalam Pengecualian (WDP). 21 auditi dengan opini Tidak Wajar (TW). Bahkan sebanyak 47 auditi mendapat opini Tidak Memberi Pendapat (TMP). Dari segi SDM, permasalahan yang dihadapi pemerintahan daerah adalah kelangkaan aparatur dengan berijazah sarjana akuntansi.
Setelah lima tahun berlalu sejak reformasi pengelolaan keuangan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Bila pada SAP yang lama Laporan Keuangan hanya terdiri dari 4 komponen, pada SAP yang baru terdiri dari 7 komponen. Selain komponen laporan keuangan menjadi lebih banyak, basis pencatatan berubah dari berbasis kas menuju akrual menjadi murni akrual. Pada basis Akrual, setiap transaksi dicatat secara rinci, nominal dan kapan pelaksanaan. Selain itu, SAP yang baru menyatakan bahwa penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan neraca dan laporan operasional (tidak termasuk komponen laporan keuangan pada SAP lama) menggunakan basis akrual. Bila Laporan Keuangan pada SAP yang lama hanya berperan sebagai Akuntabilitas, manajemen, transparansi dan Keseimbangan antar generasi, maka pada Laporan Keuangan berbasis akrual ini akan dipergunakan pula sebagai evaluasi kinerja. Hingga saat ini, hanya beberapa pemerintahan daerah yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual karena peraturan itu memang baru wajib diterapkan setelah 5 tahun dari penetapan.
Bayangkan, bila ketika pencatatan menggunakan basis kas menuju akrual saja banyak pemerintah daerah tidak memperoleh WTP apalagi sekarang setelah murni akrual. Ancaman ini yang menghantui ketika Laporan Keuangan Berbasis Akrual apabila benar-benar ditetapkan. Kita patut bangga karena tahun 2012 Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang mendapat opini WTP dengan Paragraf Penjelasan. Namun kita jangan jumawa karena kita masih menerapkan SAP yang lama. Apakah kita sudah siap menerapkan SAP yang baru? Kita baru tau setelah hal itu kita terapkannya. Perubahan ini memerlukan kesiapan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Namun memang begitu lah bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah, kebutuhan informasi tentang operasional pemerintah akan dapat dipenuhi dengan baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, bukan pada basis arus kas semata. Lebih baik mencoba dari sekarang untuk melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sehingga masih ada waktu sebelum Laporan Keuangan kita dinilai BPK-RI menggunakan SAP yang baru. Khawatirnya kita pada waktunya akan menyusun laporan keuangan berbasis akrual namun kita belum siap dan cenderung terpaksa menerapkannya. Waullohualam.

Iklan

Tentang riandysyarif

Saya orang yang simple dengan ide yang simple demi tujuan yang luar biasa
Pos ini dipublikasikan di Auditor. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s