SAAT OTW MENJADI OTT, SALAH INSPEKTORAT ?

Oleh : Riandy Syarif

Bertubi-tubinya berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kesan mundurnya upaya menuju reformasi birokrasi oleh pemerintah. Mimpi untuk mewujudkan Good Governance and Clean Goverment seakan sirna, tatkala banyaknya pejabat daerah yang terjaring OTT, hal ini diperburuk lagi pejabat daerah yang ditangkap selama ini dipandang bersih dan berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selama kurun waktu bulan Juni – September 2017, setidaknya sudah 11 (Sebelas) kali OTT dilakukan, baik di daerah maupun di Kementerian/Lembaga, diantaranya :

  1. Pada tanggal 5 Juni 2017, KPK melakukan OTT pada DPRD Jawa Timur, yaitu adanya dugaan suap dari Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur kepada Ketua Komisi B Provinsi Jatim.
  2. Pada tanggal 9 Juni 2017, KPK melakukan OTT yang melibatkan Kasi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Pejabat Pembuat Komitmen Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VIII dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjunto (MPSM).
  3. Pada tanggal 16 Juni 2017, KPK melakukan OTT terhadap Ketua DPRD Kota Mojokerto beserta Wakil Ketua Kota Mojokerto dan Kepala Dinas PUPR.
  4. Pada tanggal 20 Juni 2017, KPK mengamankan Gubernur Bengkulu dan istrinya, Bersama tiga orang lainnya yang terjaring dalam OTT.

(https://news.detik.com/berita/3537062/2-minggu-4-ott-kpk-di-2-provinsi)

  1. Pada tanggal 2 Agustus, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pamekasan, Inspektur Kabupaten Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan dan Kepala Desa Dasuk.
  2. Pada tanggal 21 Agustus 2017, KPK melakukan OTT terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Direktur Utama PT. Aquamarine Divindo Inspection dan Pengacara.
  3. Pada tanggal 23 Agustus, KPK melakukan OTT terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kemnterian Perhubungan dan Komisaris PT. Adhi Guna Keruktama.
  4. Pada tanggal 29 Agustus 2017, KPK melakukan OTT terhadap walikota Tegal.

(http://nasional.kompas.com/read/2017/08/30/06210591/ott-siti-masitha-operasi-keempat-kpk-sepanjang-agustus-2017?page=all)

  1. Pada tanggal 14 September 2017, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Batubara, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara dan 2 orang kontraktor. (http://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/18194131/kpk-tetapkan-bupati-batubara-dan-empat-orang-lainnya-sebagai-tersangka)
  2. Pada tanggal 14 September, KPK melakukan OTT terhadap Unsur DPRD, BUMD dan Swasta.(http://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/08293781/ott-di-banjarmasin-kpk-amankan-anggota-dprd)
  3. Pada tanggal 16 September 2017 KPK melakukan OTT terhadap Walikota Batu – Malang (https://www.jawapos.com/read/2017/09/16/157629/saat-ott-wali-kota-batu-kpk-amankan-uang-ratusan-juta)

Giatnya OTT yang dilakukan KPK seolah menjadi pembuktian pernyataan KPK yang selama ini sering meragukan berfungsinya Early Warning System pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (K/L/D), yang semestinya mampu memberikan alarm peringatan dini adanya korupsi.

Sudah sejak era Mendagri Gamawan Fauzi isu pembubaran Inspektorat Daerah digulirkan, dikarenakan menurut kajian Kemendari R.I Inspektorat tidak berfungsi dengan maksimal, hal ini dikarenakan struktur Inspektorat yang masih di bawah Menteri/Kepala Daerah, sehingga pengawasan tidak maksimal. Tidak maksimalnya pengawasan disebabkan Inspektorat harus mengawasi/memeriksa Pimpinannya sendiri, sehingga banyak kasus-kasus indikasi korupsi yang harus ditutup dikarenakan menyangkut kepentingan pimpinan. Isu ini dilanjutkan dengan upaya penyusunan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang menggambarkan adanya perubahan dalam sistem pengawasan dalam tubuh pemerintah, RUU ini dikabarkan akan merubah struktur Inspektorat K/L/D menjadi terpusat dibawah Inspektorat Jenderal Nasional (Itjennas), namun hingga saat ini (17 September 2017), Keberadaan RUU SPIP itu tidak jelas.

Semangat untuk memperkuat Inspektorat juga muncul dari KPK, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan KPK, sudah seharusnya Inspektorat setingkat di atas K/L/D yang diawasinya. Bahkan dalam kajian tersebut KPK juga sempat menyinggung minimnya anggaran yang diberikan untuk kegiatan pengawasan serta minimnya jumlah APIP. Banyaknya Pejabat Daerah yang terjaring OTT mengembalikan ke permukaan isu “Penguatan Inspektorat”, Statement dari Mendari Cahyo Kumolo akan adanya langkah Perubahan terhadap Struktur Inspektorat semakin menambah hangatnya isu pemberantasan korupsi di negeri ini. Dalam hal perubahan struktur Inspektorat setidaknya ada beberapa wacana yang pernah terlontar, yaitu :

  1. Inspektorat K/L/D di bawah Inspektorat Jenderal Nasional (Itjennas), dimana Itjennas bertanggungjawab kepada Presiden, status kepegawaian menjadi pegawai pusat.
  2. Inspektorat dinaikan satu level, sehingga Inspektorat Kabupaten/Kota dibawah Gubernur, Inspektorat Provinsi di bawah Menteri, Inspkektorat K/L di bawah Presiden, status kepegawaian dinaikan setingkat.
  3. Inspektorat Provinsi/Kab/Kota di bawah Mendagri, Status Kepegawaian tetap di Daerah.

Baca lebih lanjut

Iklan
Dipublikasi di Auditor | Meninggalkan komentar

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015 DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Agus Frayudha, S.Hut, ME

Auditor Inspektorat Kabupaten Sintang

 

Teori pemerintahan modern mengajarkan bahwa untuk mewujudkan good governance perlu dijalankan desentralisasi pemerintahan agar pemerintahan akan semakin dekat dengan rakyat. Pemerintahan yang dekat dengan rakyat berdampak pada pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, inovatif, akomodatif dan produktif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  menuntut  pemerintah  daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Semangat otonomi daerah tidak hanya di Kabupaten dan kota melainkan hingga ke desa. Otonomi daerah merupakan solusi yang sangat tepat dalam pembangunan pedesaan, karena desa yang paling memahami bagaimana potensi desa yang dimiliki. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberlakuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memperkuat posisi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan sehingga dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan pedesaan.

Pembangunan wilayah pedesaan akan terlaksana dengan baik apabila perangkat desa dan masyarakat diberikan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.

Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah memberikan pendanaan berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN maupun APBD. Agar tidak terjadi penyimpangan dan tujuan pemberian keuangan desa terlaksana, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman kepada pengelola keuangan desa dalam mengelola keuangan desa dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan melaksanakan prinsip akuntabilitas.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa di Kabupaten Sintang diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui apakah tujuan tersebut telah terlaksana dengan baik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban maka diperlukan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Prinsip akuntabilitas menuntut kemampuan menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang atau unit organisasi menggunakan wewenangnya, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut, serta konsekuensi dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

Salah satu wujud pelaksanaan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat adalah melalui APBDesa. APBDesa merupakan sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan desa terhadap penggunaan wewenang yang diamanatkan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam proses percepatan pembangunan desa. Adapun APBDesa tahun anggaran 2015 pada desa-desa di kecamatan Sintang dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | Meninggalkan komentar

Menghargai Kinerja

Oleh : Riandy Syarif

Kinerja itu ibarat sebuah pohon, dimana buah yang dihasilkan akan menentukan penilaian orang terhadap pohon tersebut. Walaupun sebuah pohon telah memiliki umur yang tua, batang-batang yang besar dan kokoh, apabila tidak dapat memberikan manfaat untuk orang lain maka akan sia-sia. Perpaduan antara dedaunan yang mengalami proses fotosintesis, akar yang menyerap air dan senyawa dari tanah dan mengokohkan fondasi pohon, serta batang dan ranting yang mengantarkan mineral menuju dedaunan akan menghasilkan buah-buahan yang ranum dan siap dipetik. Begitulah kinerja, yang merupakan hasil nyata dari sebuah pekerjaan yang panjang dan melelahkan, memiliki ciri khas yang berbeda pada setiap orang dan tak mungkin sama. Namun, ketika sebuah kinerja tidak dihargai, ibarat buah yang jatuh busuk ke tanah tanpa pernah disentuh.

Dalam Pemerintahan Daerah pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah terjadi, adanya mutasi dan promosi bertujuan untuk menyusun formasi dalam jabatan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah agar lebih efektif guna mendukung kinerja. Mutasi dan promosi merupakan hak preogratif Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kondisi Struktur Organisasi dan Tatakelola, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Pangkat, Masa Kerja maupun latar belakang pendidikan bagi pejabat yang akan di promosi/mutasi. Hal lain yang harus menjadi perhatian khusus oleh Kepala Daerah adalah menyangkut kinerja pejabat yang bersangkutan, dimana kinerja adalah jejak rekam (Track Record) yang menjadi bukti keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | Meninggalkan komentar

PERMASALAHAN SEPUTAR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SINTANG

Oleh : Riandy Syarif

Wacana peningkatan Anggaran Dana Desa (ADD) hingga Rp. 1 M/Desa sepertinya akan segera terealisasi, hal ini terlihat dari semakin bertambahnya nilai ADD yang diterima setiap desa, khususnya di Kab. Sintang. Namun pertambahan nilai ADD tidak mengikuti bertambahnya kemampuan Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Sesuai dengan aturan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Artinya untuk dapat memenuhi azas pengelolaan keuangan desa maka diperlukan SDM yang mengerti dan siap untuk mengimplementasikan seluruh aturan yang ditetapkan. Dari hasil observasi pada beberapa desa khususnya di Kab. Sintang, terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya azas-azas pengelolaan keuangan desa, yaitu :

  1. Minimnya SDM yang kompeten

Masih banyaknya Kades dan Perangkat Desa yang belum memahami bagaimana menyusun RPJMD, Renstra, Renja, APBDesa yang fungsi utamanya sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Lemahnya dari sisi perencanaan ini berakibat pada tidak maksimalnya kinerja pemerintahan desa, karena kegiatan yang dilaksanakan tidak bersumber dari analisa perencanaan kebutuhan desa yang tepat, sehingga tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat desa.

  1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung.

Banyak desa di Kab. Sintang yang masih minim sarana pendukung seperti tidak ada Listrik, Jalan yang rusak parah, Jembatan yang putus dan Signal Handphone yang belum tersedia, bahkan ada desa yang tidak memiliki akses jalan darat sehingga hanya dapat ditempuh melalui sungai. Dengan kondisi desa yang tidak dialiri listrik Negara serta akses transportasi yang buruk memberikan dampak sulitnya komputerisasi pengelolaan keuangan dilaksanakan.

  1. Lemahnya Pembinaan Pemerintah

Setiap tahunnya SKPD terkait sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, Bomtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mengenai metode penyampaian materi yang dilakukan, atau menyeleksi peserta yang akan diberikan pembinaan.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | Meninggalkan komentar

Tips dan Trik Lulus Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh : Riandy Syarif

Saat ini, setiap belanja terkait penggunaan APBN/ APBD yang dilakukan oleh Institusi/Badan/Lembaga baik Barang maupun Jasa wajib dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi keahlian pengadaan barang dan jasa (PBJ), artinya pengadaan barang jasa itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Keahlian yang dimaksud adalah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa (PBJ), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Dengan adanya sertifikat keahlian PBJ dapat diartikan adanya pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang Jasa. Mengingat pentingnya kegiatan pengadaan barang/jasa pada organisasi pemerintahan, maka selaku PNS maupun pihak penyedia barang/jasa perlu untuk memahami teknis dan aturan main PBJ, akan lebih baik lagi jika memiliki sertifikat keahlian PBJ nya.

Untuk memiliki Sertifikat Ahli PBJ, maka diwajibkan untuk mengikuti Bimtek PBJ dan Lulus Ujian Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa. Banyak yang walaupun sudah beberapa kali ikut bimtek dan ujian namun belum diberi kelulusan. Alhamdulillah, saya diberi kemudahan lulus dengan satu kali ujian, menurut saya sebenarnya ujiannya tidak menyulitkan, karena saat ujian kita diperbolehkan membuka buku peraturan dan hanya dilaksanakan satu kali ujian. Berbeda dengan ujian sertifikasi auditor yang dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP, selain tidak boleh buka buku, Mata Uji nya banyak, sebagai gambaran Ujian Anggota Tim memiliki 7 Mata Diklat yang diujikan. Sehingga, seharusnya ujian Sertifikasi Ahli PBJ lebih mudah bukan? Saran saya, bagi rekan-rekan yang mengikuti ujian sertifikasi keahlian PBJ, maka :

  1. Minimal pernah sekali membaca peraturan presiden tentang PBJ

Setidaknya, kita pernah sekali mengkhatamkan Perpres PBJ, karena dengan membaca keseluruhan perpres PBJ maka akan membuat kita memahami gambaran umum dan alur pengadaan barang/jasa.

  1. Membuat pemetaan terkait pasal-pasal dalam perpres PBJ

Setelah kita membaca, maka akan lebih baik jika kita membuat pemetaan atau matrik perpres PBJ untuk memudahkan kita mencari hal-hal yang diperlukan dalam Perpres. Seperti daftar pasal-pasal yang mengatur Rencana Umum Pengadaan atau pasal-pasal yang mengatur metode pemilihan.

  1. Mengerjakan soal dari bobot yang tertinggi

Waktu yang terbatas saat Ujian berlangsung membuat kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai kita kehabisan waktu. Soalnya ujian terdiri dari tiga bagian, yaitu :

  1. Soal benar/ salah, memiliki bobot 2
  2. Soal teori pilihan berganda, memiliki bobot 3
  3. Soal kasus pilihan berganda, memiliki bobot 4

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | 1 Komentar

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK-KAMPUS SINTANG

POSTER ok OK

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

BUKTI DAN TEKNIK PENGUJIAN AUDIT

Oleh : Riandy Syarif

Tujuan dilakukannya audit adalah untuk mengetahui apakah objek audit telah melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi nya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga diperoleh informasi apakah penyajian laporan keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan serta telah disusun sesuai dengan standar yang mengaturnya, apakah risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisir, apakah peraturan ekstern serta kebijakan dan prosedur intern telah dipenuhi, apakah kriteria yang memuaskan telah dipenuhi, apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan diperoleh secara ekonomis serta apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Dari tujuan audit inilah dibedakan jenis audit nya, ada audit keuangan, audit kinerja/ operasional, audit ketaatan dan audit investigatif.

Untuk mencapai tujuan audit, maka diperlukan suatu prosedur yang dijadikan acuan atau langkah-langkah audit mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan audit. Agar diperoleh keyakinan dalam membuat simpulan audit maka perlu didukung dengan bukti yang sesuai dengan syarat bukti audit yaitu Relevan, Kompeten, Cukup dan Material atau biasa disingkat dengan REKOCUMA. Bukti yang relevan adalah bukti yg secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diaudit, sebagai contoh pada audit persediaan dan asset pada Pemerintah Kabupaten Sintang, maka bukti audit yang relevan seperti Kartu persediaan, Kartu Invetaris Barang, daftar mutasi asset dan dokumen Kontrak. Sedangkan bukti yang tidak relevan seperti SPJ bendahara pengeluaran, walaupun dokumen SPJ juga berisi angka-angka. Bukti yang kompeten adalah mengenai cara mendapatkan bukti dan sumber bukti, seperti bukti yang diperoleh dari pihak luar objek audit lebih kompeten disbanding dengan bukti yang diperoleh dari internal obejk audit, atau bukti yang diperoleh berdasarkan observasi auditor lebih kompeten dibanding yang didapat dari pihak lain, dokumen asli lebih kompeten dari pada fotokopian dan lain-lain. Bukti yang cukup berkaitan dengan kuantitas dari nilai keseluruhan bukti, artinya dapat mewakili/ menggambarkan keseluruhan kondisi yang di audit. Sedangkan bukti yang material berarti bukti yang mempunyai nilai yang cukup berarti dan penting serta berpengaruh besar terhadap kondisi yang terjadi, yang harus dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas.

Bukti audit dapat dibedakan menjadi 4 (Empat) jenis, yaitu bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis dan bukti keterangan. Jika dikaitkan dengan teknik audit dikaitka dengan bukti audit yang dilakukan maka diperoleh tabel sebagai berikut :

 

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | Meninggalkan komentar