Menghargai Kinerja

Kinerja itu ibarat sebuah pohon, dimana buah yang dihasilkan akan menentukan penilaian orang terhadap pohon tersebut. Walaupun sebuah pohon telah memiliki umur yang tua, batang-batang yang besar dan kokoh, apabila tidak dapat memberikan manfaat untuk orang lain maka akan sia-sia. Perpaduan antara dedaunan yang mengalami proses fotosintesis, akar yang menyerap air dan senyawa dari tanah dan mengokohkan fondasi pohon, serta batang dan ranting yang mengantarkan mineral menuju dedaunan akan menghasilkan buah-buahan yang ranum dan siap dipetik. Begitulah kinerja, yang merupakan hasil nyata dari sebuah pekerjaan yang panjang dan melelahkan, memiliki ciri khas yang berbeda pada setiap orang dan tak mungkin sama. Namun, ketika sebuah kinerja tidak dihargai, ibarat buah yang jatuh busuk ke tanah tanpa pernah disentuh.

Dalam Pemerintahan Daerah pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah terjadi, adanya mutasi dan promosi bertujuan untuk menyusun formasi dalam jabatan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah agar lebih efektif guna mendukung kinerja. Mutasi dan promosi merupakan hak preogratif Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kondisi Struktur Organisasi dan Tatakelola, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Pangkat, Masa Kerja maupun latar belakang pendidikan bagi pejabat yang akan di promosi/mutasi. Hal lain yang harus menjadi perhatian khusus oleh Kepala Daerah adalah menyangkut kinerja pejabat yang bersangkutan, dimana kinerja adalah jejak rekam (Track Record) yang menjadi bukti keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | Meninggalkan komentar

PERMASALAHAN SEPUTAR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SINTANG

Wacana peningkatan Anggaran Dana Desa (ADD) hingga Rp. 1 M/Desa sepertinya akan segera terealisasi, hal ini terlihat dari semakin bertambahnya nilai ADD yang diterima setiap desa, khususnya di Kab. Sintang. Namun pertambahan nilai ADD tidak mengikuti bertambahnya kemampuan Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Sesuai dengan aturan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Artinya untuk dapat memenuhi azas pengelolaan keuangan desa maka diperlukan SDM yang mengerti dan siap untuk mengimplementasikan seluruh aturan yang ditetapkan. Dari hasil observasi pada beberapa desa khususnya di Kab. Sintang, terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya azas-azas pengelolaan keuangan desa, yaitu :

  1. Minimnya SDM yang kompeten

Masih banyaknya Kades dan Perangkat Desa yang belum memahami bagaimana menyusun RPJMD, Renstra, Renja, APBDesa yang fungsi utamanya sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Lemahnya dari sisi perencanaan ini berakibat pada tidak maksimalnya kinerja pemerintahan desa, karena kegiatan yang dilaksanakan tidak bersumber dari analisa perencanaan kebutuhan desa yang tepat, sehingga tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat desa.

  1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung.

Banyak desa di Kab. Sintang yang masih minim sarana pendukung seperti tidak ada Listrik, Jalan yang rusak parah, Jembatan yang putus dan Signal Handphone yang belum tersedia, bahkan ada desa yang tidak memiliki akses jalan darat sehingga hanya dapat ditempuh melalui sungai. Dengan kondisi desa yang tidak dialiri listrik Negara serta akses transportasi yang buruk memberikan dampak sulitnya komputerisasi pengelolaan keuangan dilaksanakan.

  1. Lemahnya Pembinaan Pemerintah

Setiap tahunnya SKPD terkait sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, Bomtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mengenai metode penyampaian materi yang dilakukan, atau menyeleksi peserta yang akan diberikan pembinaan.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | Meninggalkan komentar

Tips dan Trik Lulus Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Saat ini, setiap belanja terkait penggunaan APBN/ APBD yang dilakukan oleh Institusi/Badan/Lembaga baik Barang maupun Jasa wajib dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi keahlian pengadaan barang dan jasa (PBJ), artinya pengadaan barang jasa itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Keahlian yang dimaksud adalah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa (PBJ), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Dengan adanya sertifikat keahlian PBJ dapat diartikan adanya pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang Jasa. Mengingat pentingnya kegiatan pengadaan barang/jasa pada organisasi pemerintahan, maka selaku PNS maupun pihak penyedia barang/jasa perlu untuk memahami teknis dan aturan main PBJ, akan lebih baik lagi jika memiliki sertifikat keahlian PBJ nya.

Untuk memiliki Sertifikat Ahli PBJ, maka diwajibkan untuk mengikuti Bimtek PBJ dan Lulus Ujian Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa. Banyak yang walaupun sudah beberapa kali ikut bimtek dan ujian namun belum diberi kelulusan. Alhamdulillah, saya diberi kemudahan lulus dengan satu kali ujian, menurut saya sebenarnya ujiannya tidak menyulitkan, karena saat ujian kita diperbolehkan membuka buku peraturan dan hanya dilaksanakan satu kali ujian. Berbeda dengan ujian sertifikasi auditor yang dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP, selain tidak boleh buka buku, Mata Uji nya banyak, sebagai gambaran Ujian Anggota Tim memiliki 7 Mata Diklat yang diujikan. Sehingga, seharusnya ujian Sertifikasi Ahli PBJ lebih mudah bukan? Saran saya, bagi rekan-rekan yang mengikuti ujian sertifikasi keahlian PBJ, maka :

  1. Minimal pernah sekali membaca peraturan presiden tentang PBJ

Setidaknya, kita pernah sekali mengkhatamkan Perpres PBJ, karena dengan membaca keseluruhan perpres PBJ maka akan membuat kita memahami gambaran umum dan alur pengadaan barang/jasa.

  1. Membuat pemetaan terkait pasal-pasal dalam perpres PBJ

Setelah kita membaca, maka akan lebih baik jika kita membuat pemetaan atau matrik perpres PBJ untuk memudahkan kita mencari hal-hal yang diperlukan dalam Perpres. Seperti daftar pasal-pasal yang mengatur Rencana Umum Pengadaan atau pasal-pasal yang mengatur metode pemilihan.

  1. Mengerjakan soal dari bobot yang tertinggi

Waktu yang terbatas saat Ujian berlangsung membuat kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai kita kehabisan waktu. Soalnya ujian terdiri dari tiga bagian, yaitu :

  1. Soal benar/ salah, memiliki bobot 2
  2. Soal teori pilihan berganda, memiliki bobot 3
  3. Soal kasus pilihan berganda, memiliki bobot 4

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | 1 Komentar

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK-KAMPUS SINTANG

POSTER ok OK

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

BUKTI DAN TEKNIK PENGUJIAN AUDIT

Tujuan dilakukannya audit adalah untuk mengetahui apakah objek audit telah melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi nya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga diperoleh informasi apakah penyajian laporan keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan serta telah disusun sesuai dengan standar yang mengaturnya, apakah risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisir, apakah peraturan ekstern serta kebijakan dan prosedur intern telah dipenuhi, apakah kriteria yang memuaskan telah dipenuhi, apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan diperoleh secara ekonomis serta apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Dari tujuan audit inilah dibedakan jenis audit nya, ada audit keuangan, audit kinerja/ operasional, audit ketaatan dan audit investigatif.

Untuk mencapai tujuan audit, maka diperlukan suatu prosedur yang dijadikan acuan atau langkah-langkah audit mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan audit. Agar diperoleh keyakinan dalam membuat simpulan audit maka perlu didukung dengan bukti yang sesuai dengan syarat bukti audit yaitu Relevan, Kompeten, Cukup dan Material atau biasa disingkat dengan REKOCUMA. Bukti yang relevan adalah bukti yg secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diaudit, sebagai contoh pada audit persediaan dan asset pada Pemerintah Kabupaten Sintang, maka bukti audit yang relevan seperti Kartu persediaan, Kartu Invetaris Barang, daftar mutasi asset dan dokumen Kontrak. Sedangkan bukti yang tidak relevan seperti SPJ bendahara pengeluaran, walaupun dokumen SPJ juga berisi angka-angka. Bukti yang kompeten adalah mengenai cara mendapatkan bukti dan sumber bukti, seperti bukti yang diperoleh dari pihak luar objek audit lebih kompeten disbanding dengan bukti yang diperoleh dari internal obejk audit, atau bukti yang diperoleh berdasarkan observasi auditor lebih kompeten dibanding yang didapat dari pihak lain, dokumen asli lebih kompeten dari pada fotokopian dan lain-lain. Bukti yang cukup berkaitan dengan kuantitas dari nilai keseluruhan bukti, artinya dapat mewakili/ menggambarkan keseluruhan kondisi yang di audit. Sedangkan bukti yang material berarti bukti yang mempunyai nilai yang cukup berarti dan penting serta berpengaruh besar terhadap kondisi yang terjadi, yang harus dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas.

Bukti audit dapat dibedakan menjadi 4 (Empat) jenis, yaitu bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis dan bukti keterangan. Jika dikaitkan dengan teknik audit dikaitka dengan bukti audit yang dilakukan maka diperoleh tabel sebagai berikut :

 

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | Meninggalkan komentar

PERAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA

kpkBeberapa saat lalu kita disajikan oleh pemberitaan upaya Kepolisian untuk menangkap seorang penyidik senior  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari Kepolisian, yang tersangkut masalah hukum yang pernah menjerat saat yang bersangkutan masih menjabat Kasat Reskrim di Kepolisian Resor salah satu daerah. Sempat terjadi pengepungan Kantor KPK oleh Kepolisian saat akan menangkap penyidik tersebut, dan pihak KPK berusaha agar si penyidik ditangguhkan proses penyidikannya dikarenakan banyak kasus yang masih ditangani oleh penyidik tersebut dan juga dikarenakan minimnya jumlah penyidik yang dimiliki KPK. Dalam beberapa keterangan pers yang diberikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sering terdengar keluhan bahwa saat ini KPK sangat memerlukan tenaga penyidik dalam jumlah yang banyak, kondisi rasio penyidik dengan kasus yang tak seimbang menyebabkan terlontar pernyataan ini. Dampak lainnya adalah terhambatnya pelimpahan kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.

Bagi masyarakat awam, istilah penyidik KPK sangat familiar terdengar, padahal dalam proses pemberantasan korupsi khususnya penanganan perkara pidana, tidak semata hanya tenaga penyidik yang terlibat, dimana sebelum penyidik bekerja, ada tahap selidik yang dilaksanakan oleh penyelidik. Oleh karena itu, secara umum tahapan dalam penanganan perkara pidana adalah sebagai berikut :

  1. Tahap Penyelidikan
  2. Tahap Penyidikan
  3. Tahap Penuntutan
  4. Tahap Persidangan
  5. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | Meninggalkan komentar

ASPEK HUKUM AUDIT INVESTIGATIF PADA SEKTOR PUBLIK

Hasil gambar untuk audit investigatifDalam keseharian sering kita mendengar istilah investigasi, bahkan acara gosip artis disalah satu stasiun Tv swasta pun menyisipkan kata investigasi dalam acara tersbut yaitu “Insert Investigasi”, yang isinya tentang Gosip para artis yang disajikan lebih mendetil. Selain insert investigasi, adapula acara TV yang dinamakan “Reportase Investigasi” yang mengulas tentang praktek kecurangan di masyarakat, lebih didominasi praktek perdagangan makanan yang menggunakan bahan berbahaya. Kedua cara ini memiliki kesamaan yaitu dari penyajian acara yang berupaya menampilkan sisi pengungkapan informasi yang tersembunyi yang dibuktikan dan dianalisa, Lalu apa arti kata investigasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Investigasi berarti penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta dengan melakukan peninjauan, percobaan dan sebagainya, dengan tujan memperoleh jawaban atas pertanyaan.

Bagi Auditor, baik Auditor BPK, BPKP dan Inspektorat serta Penyelidik KPK, Investigasi merupakan kegiatan yang sering dilaksanakan dalam bentuk Audit Investigasi sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Permen PAN Nomor PER/M.PAN/03/2008, pengertian audit investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum. Dengan pengertian ini maka Audit Investigasi proses pengungkapan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, sehingga dalam pembuktian dapat dikualifikasikan apakah perbuatan karena kelasahan administrasi atau ada unsur Tipikor, sehingga dapat dikatakan bahwa aspek hukum terkait Audit Investigasi adalah hukum pidana dan hukum administrasi Negara.

Penugasan Audit Investigasi berawal dari permintaan pimpinan lembaga yang meminta untuk  dilakukan audit, yaitu Kementerian, Lembaga, BUMN, BUMD, Kepolisian, Kejaksaan, KPK atau dapat pula dari perintah pengadilan. Sekalipun secara teori dapat dikatakan bahwa tujuan dari audit investigasi adalah untuk membuktikan ada atau tidaknya kerugian Negara, namun dalam praktiknya hampir dapat dipastikan dalam penugasan audit investigasi sering terungkap dan terbukti adanya kerugian Negara. Hal ini disebabkan adaanya proses penelitian/ penelaahan awal sebelum Surat Tugas Audit Investigasi diterbitkan yang menghasilkan simpulan sementara adanya indikasi kerugian Negara.

Setelah dilakukan audit dan terbukti adanya kerugian Negara, maka pimpinan lembaga yang diaudit dapat menjatuhkan sanksi tergantung kesalahan yang dilakukan, dapat berupa sanksi kepegawaian, Tuntutan ganri rugi dan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum, yang selanjutnya dilakukan penyelidikan atau penyidikan. Berikut bagan alur penjelasan Audit Investigasi :

bagan audit investigasi

Dalam Audit Investigatif terdapat rumusan 4 (Empat) jenis perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, dimana empat jenis perbuatan ini seringkali bersinggungan dengan Auditor yang melaksanakan penugasan Audit Investigatif, keempat rumusan perbuatan itu antara lain :

  1. Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Salah satu perbuatan yang harus dibuktikan dalam audit investigatif adalah terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dalam UU Nomor 2o Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa rumusan tindakan yang termasuk kategori perbuatan korupsi telah diklasifikasikan kedalam 7 jenis perbuatan, yaitu

  1. Terkait kerugian Negara
  2. Suap menyuap
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
  7. Gratifikasi

Khusus gratifikasi, hati-hati menerima pemberian orang, bahkan minuman pun dilarang, bahkan Inspektorat Kabupaten Sintang telah membuat surat edaran larangan pemberian gratifikasi termasuk makan & minum kepada Auditor/ P2UPD yang melakukan tugas pemeriksaan, dengan tujuan menjaga independensi pemeriksaaan yang dilakukan.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Auditor | Meninggalkan komentar